Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Flores Timur

Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan di Indonesia pada umumnya menilai kinerja pelayanan masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif;, kurang akomodatif;, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sebingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan korupsi. kolusi dan nepotisme (KKN). Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Flores Timur masih belum diketahui. apakah menyerupai seperti pengaduan masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terbadap penyelenggaraan pelayanannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, dengan tujuan menganalisis persepsi masyarakat terbadap penyelenggaraan pelayanan publik dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif; dengan teknik survey yaitu penyebaran kuesioner kepada 52 orang responden pengguna pelayanan. Dari hasil analisis diketahui babwa persepsi masyarakat pengguna pelayanan publik menyatakan kalau penyelenggaraan pelayanan publik cukup memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, berdasarkan analisis crosatab (uji chi-squore), yami aspek kesederhanaan (prosedur pelayanan yang berbelit-belit), aspek kejelasan (adanya transparansi biaya yang dikeluarkan), aspek akurasi (urusan sesuai dengan yang dikehendaki), aspek keamanan (bukti tanda terima diberikan), dan aspek kemudahan akses (jarak lokasi kantor dengan tempat tinggal dan ketersediaan angkutan umum menuju lokasi kantor). Prioritas daIam peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif serta adanya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebingga pelayanan publik dapat ditingkatkan sesuai standar minimalnya