Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012

Bantuan operasional sekolah (B0S) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan, terutama bagi yang tidak mampu guna mempercepat realisasi program wajib belajar 9 tahun. B0S dilaksanakan sejak 2005, oleh karena itu perlu dievaluasi. Hasil Audit BPKP menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian program BOS 56,65%, termasuk kurang berhasil. Peneliti merasa perlu juga melakukan evaluasi program dari sisi akademik dengan menggunakan kriteria evaluasi dari William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Permasalahan penelitian ini adalah sejauhmana keberhasilan program BOS dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan Penelitian ini dilakukan meJalui pendekatan deduktif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan kasus dengan teknik purposife, data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan vetiftkasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tabap perencanaan, banyak aspek yang terabaikan sehingga perencanaan yang dibuat tidak memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Tahap pelaksanaan tidak berdasarkan rencana yang dibuat sendiri oleh sekoJah sehingga penggunaan dana BOS dinilai tidak efektif, efisien, cukup, merata, responsive dan tepat. Tahap pelaporan dana BOS juga dinilai belum efektif, efisien, cukup, merata responsive dan tepat dalam menginformasikan hasil penggunaan dana BOS, terutama dilihat dari media publikasi informasi, pihak-pihak yang semestinya memperoleh informasi, waktu informasi tersebut dipublikasikan, dan transparan si penggunaan dana BOS, Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, Jesponsivitas dan ketepatan penggunaan dana BOS baik pada tabap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan, pihak pengelola Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah perlu dikontrol oleh pihak-pihak yang berwenang dan juga oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berwenang dalam hal ini oleh komite sekolah, Inspektorat Daerah, BPKP Perwakilan Provinsi dan BPK. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak -pihak yang berkepentingan seperti publik (dewan gum, orang tua siswa, media massa, dan pemerhati pendidikan)