Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur di Kabupaten Kepulauan Aru

Tuntutan terhadap kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi aparatur di Kabupaten Kepulauan Aru. Tujuannya adalah menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi aparatur serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena obyek penelitian berkaitan dengan fenomena sosial tentang perilaku manusia dan proses kerja. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan atau subjek penelitian yang dipilih dengan teknik purposive yang disebut judgement, merupakan pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pimpinan dan bawahan seringkali mengalami hambatan atau kendala karena pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sumber daya yang tersedia dalam organisasi dianggap cukup dari segi kuantitas, akan tetapi secara kualitas belum terpenuhi karena kurangya tenaga yang memiliki kemampuan di bidang teknis. Dntuk kecenderungan tingkah laku, aparatur bersifat acuh tak acuh, malas dan lamban serta kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Struktur birokrasi yang dibentuk, walaupun miskin struktur dan kaya fungsi, namun belum berfungsi secara baik karena pelaksanaan tugas aparatur belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil penelitian tentang kompetensi aparatur menunjukkan bahwa bawahan belum memiliki prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan tugas belum sesuai dengan sasaran kerja serta bawahan belum dapat memahami apa yang harus dilakukan. Keahlian yang dimiliki aparatur dianggap masih kurang karena tidak semua aparatur memiliki kemampuan di bidang teknis. Perilaku aparatur dalam menjalankan tugas belum dapat meningkatkan kompetensi karena belum/kurang jujur, dan kurang bertanggung jawab. Pemimpin belum memiliki kemampuan manajerial dalam mempengaruhi bawahan. Faktorfaktor yang mendorong implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi aparatur adalah peluang pendidikan dan keinginan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau pendidikan lanjutan. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi aparatur adalah persetujuan pimpinan dan ketersediaan anggaran bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pendidikan lanjutan. Rekomendasi untuk pirnpinan satuan kerja perangkat daerah agar melakukan komunikasi yang efektif kepada bawahan, mengusulkan tambahan pegawai kepada pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan intensif kepada bawahan demi peningkatan kompetensi aparatur