Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa kompetensi dan kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran akan pentingnya absensi pegawai, semangat kerja yang masih rendah serta banyaknya keluhan-keluhan dari pegawai. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara kompetensi dengan kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton, yang dikaji dari aspek, hubungan pengetahuan yang dimiliki pegawai dengan kinerjanya, hubungan keterampilan pegawai dengan kinerjanya dan hubungan sikap pegawai dengan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kompetensi pengetahuan dengan kinerja pegawai, hubungan kompetensi keterampilan dengan kinerja pegawai, hubungan kompetensi sikap dengan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton, dengan populasi penelitian sebanyak 40 responden dengan menggunakan metode sensus. Pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner) dan wawancara mendalam dengan informan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Korelasi Rho Spearman's. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan kompetensi dengan kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton, dengan hasil uji: pengetahuan = 0, 833, keterampilan = 0,869, dan sikap = 0,821. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dengan kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton termasuk dalam kategori kuat dan sangat siginifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki pegawai maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dicapai pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton. Oleh karena itu, baik rekruitmen maupun penempatan pegawai sangat perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dan jika kompetensinya masih rendah, dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakannya di dalam diklat teknis fungsional dan sebagainya; dan bila ada mutasi pegawai, agar tidak dilakukan dalam tenggang waktu kurang dari 2,5 tahun – 3 tahun dari masa jabatan pegawai bersangkutan, dengan harapan bahwa pegawai bersangkutan dapat mengaplikasikan hasil Diklat ataupun keterampilan yang diperoleh dalam jabatannya tersebut