Sinergi Birokrasi, Swasta dan Masyarakat Terhadap Efektivitas Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

TAPM ini berjudul Sinergi Birokrasi, Swasta dan Masyarakat terhadap Efektivitas Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, yang ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 di BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk mengkaji proses memformulasikan kebijakan perencanaan pada BAPPEDA di Kabupaten tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data primer didapat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pejabat yang terkait dengan masalah proses formulasi kebijakan perencanaan baik dari petugas lapangan maupun pejabat struktural, sedangkan data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung ke lokus penelitian yaitu kantor BAPPEDA Kabupaten Bengkayang. Demokrasi dalam proses formulasi kebijakan perencanaan merupakan wujud akomodasi kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang selama ini telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana dalam proses perumusan kebijakan dimulai melalui kegiatan Musrenbang dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Kegiatan Musrenbang di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten melibatkan berbagai pihak, yaitu DPRD Kabupaten Bengkayang, Badan/Dinas/ Kantor yang ada di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang, pihak swasta seperti Perguruan Tinggi, Bank, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan LSM yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang, serta melibatkan Muspida Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi birokrasi, swasta dan masyarakat terhadap proses formulasi kebijakan perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang sehingga semua aspirasi masyarakat dapat ditampung atau diserap dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat secara merata. Dalam upaya mewujudkan sinergi birokrasi, swasta dan masyarakat terhadap proses formulasi kebijakan perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti organisasi, pegawai, lingkungan kebijakan dan praktik manajemen, yang kesemuanya mendukung pencapaian tugas dan fungsi BAPPEDA secara optimal. Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbang, terutama Musrenbang di tingkat kecamatan, tampak sudah terjadi sinergisitas antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat, namun masih perlu adanya peningkatan keterlibatan para stakeholder seperti anggota DPRD khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) kecamatan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di beberapa kecamatan dan dalam forum SKPD tidak dihadiri oleh anggota DPRD. Padahal kehadiran anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi tingkat kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan. Penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik harus dilakukan secara spesifik sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dari suatu lokasi yang menjadi sasaran kebijakan. Asas keterwakilan kelompok sasaran dan bukan sasaran harus dipertimbangkan dengan cermat dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut harus didesain secara cermat dan sistematis sehingga mewakili pendapat yang berkembang di dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, suatu strategi yang harus dilakukan dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan dapat disusun. Strategi tersebut meliputi prinsip dan tahapan kegiatan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara sistematis. Proses formulasi kebijakan perencanaan harus mengandung prinsip keterbukaan, rasionalitas dan motivasi yang benar dan tepat dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Tahapan pelaksanaan proses formulasi kebijakan perencanaan harus dilalui secara sistematis dimulai dari pemaparan kebijakan, sosialisasi kebijakan dan hasil pemaparan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan pembangunan. Semua tahapan pelaksanaan tersebut harus melibatkan semua komponen: pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan