Sistem Manajemen Kinerja Penyidik Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang

Konsep kinerja personil Polri yang berkedudukan sebagai penyidik pada dasarnya memiliki dimensi-dimensi yang sama dengan personil lainnya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui sistem penilaian kinerja ini, Penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Tujun penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem manajemen kinerja berdasarkan standar kinerja generik dan spesifik, penyedian masukan (input), pemberian penghargaan (reward), pemberian hukuman (funishment), mendukung fungsi pembinaan umpan balik (feedback) pada proses pembinaa dan terakhir untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan Sistem Manajemen Kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang penerapan Sistem Manajemen Kinerja. Pengumpulan data peneliti dengan studi dokumentasi hasil penilaian kinerja penyidik serta pendapat ahli, peraturan-peraturan, data lainnya yang terkait tentang penelitian. Selanjutnya, observasi kelapangan memperhatikan gejalagejala yang berkaitan dengan objek penelitian. Terakhir, melakukan wawancara langsung kepada enam orang penyidik yaitu: Kepala Satuan Reserse Narkoba, satu orang Kepala Urusan Pembinaan Operasional, satu orang Kepala Administrasi dan Tata Usaha, satu orang Kepala Unit dan dua orang Penyidik. Data dianalisis secara kualitatif dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menyatakan bahwa penerapan sistem manajemen kinerja pada generik dan spesifik pengunaannya masih kurang baik, input (masukan) terdiri dari dukungan Sumber Daya Manusia, anggaran , sarana dan prasarana ketiganya juga kurang memadai/baik. sementara itu, penerapan reward (imbalan) terdiri dari finansial dan non finansial juga kurang baik. Pada Penerapan punisment (hukuman) berdasarakan ketidakdisplinan sebagai lembaga hukum dan feedback (balikan) berdasarkan upaya pembinaan pimpinan kedua penerapan ini dikategorikan baik. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem manajemen kinerja pada generik dan spesifik, anggarana, sarana dan prasarana, reward, punishment dan feedback