Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat Oleh BHABINKAMTIBMAS Polres Jaya Wijaya Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena)

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Perpolisian masyrakat yang ada di wilayah kelurahan Wamena. Program Perpolisian masyarakat adalah program Polri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol :Skep/432NII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat dan Peraturm1 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam rangka Meminimalisasi gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh miras lokal. Polres Jayawijaya dengan kompleksitas masalah menerapkan dan membenahi kembali program ini pada tahun 2014. Program Perpolisian Masyarakat merupakan metode pendekatan yang dilakukan terhadap masyrakat demi terciptanya kemitraan antara Polisi dengan masyrakat dan tercapainya kamtibmas yang kondusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan program Perpolisian masyarakat sebagai bentuk penanggulangan peredaran miras Iokal di Kelurahan Wamena,dan mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program Perpolisian masyarakat sebagai penanggulangan peredaran miras lokal oleh Bhabinkamtibmas, serta megetahui dan mendeskripsikan manfaat yang dihasilkan dari penerapan kebijakan program Polmas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengurnpulan data berupa wawancara dengan informan yang sudah ditentukan, observasi, dan dokumenlliteratur. Analisis data adalah melalui: reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya dukungan dana dari pemerintah sehingga kegiatan FKPM dapat dilaksanakan yang akan berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban. Artinya, diperlukan pendekatan Bhabinkamtibmas kepada pemerintah demikian sebaliknya diperlukan sikap kooperatif dari pemerintah setempat. merujuk pada teori Van Hom dan Van Meter terdapat 5 faktor pendukung yaitu: kejelasan tujuan, sasaran, standar dan kegiatan; dukungan Sumberdaya (anggaran, sarana dan prasarana); Komunikasi antar organisasi; Karakteristik dari Lembagal badan pelaksana; Sikap Pelaksana; dan faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat Sedangkan faktor penghambat implementasi program Polmas yaitu : Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi