Kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Studi Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Kabupaten Sukamara

Tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Faktor – factor Pendorong dan Penghambat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model interaktif, model analisis menurut Miles dan Huberman (1984). Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena-fenomena yang terjadi selama proses penelitian ini berlangsung. Temuan penelitian ini menunjukan : Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara telah berjalan sesuai dengan harapan, baik implementasi dalam sikap, Komunikasi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. SOP yang ada secara langsung telah memperbaiki proses internal perilaku dalam peningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (disposisi) , sumberdaya dan struktur birokrasi yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan itu sendiri. Ketika kebijakan baru diimplementasikan telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. Suatu program dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumberdaya yang memadai dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sebagai upaya memberi saran/masukan kepada pengambilan kebijakan, dalam rangka optimalisasi kebijakan SOP pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara maka dari hasil kajian penelitian ini, penulis memberikan konsep implementasi Kebijakan SOP sebagai berikut : Optimalisasi Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik peningkatan internal dan eksternal dalam rangka memenuhi sasaran yang diharapkan yaitu tercapainya penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi intensifikasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dengan baik, serta informasi mengenai sejauh mana SOP yang tidak dapat dilaksanakan atau sudah tidak relevan lagi, mana SOP baru yang mungkin diperlukan, dan mana SOP yang perlu disempurnakan, untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien