Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Penelitian ini untuk mengetahui pemutakhiran data dan daftar pemiIih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara selama penyelenggaraan pemilu gubemur dan wakil gubemur kalimantan barat tahun 2007. Adanya jumlah pemilih yang sangat besar bila dibandingkan dengan pemilu bupati pada tahun 2005 sebanyak 34.241 orang pemilih, sedangkan pemilu gubemur tahun 2007 sebanyak 46,055 orang pemilih. Akibatnya terjadi kenaikan jumlah pemilih sebanyak 11.814 orang pemilih atau 25,65% dari jumlah pemilih sebelumnya. sehingga ada pertanyaan, apakah mungkin dalam waktu dua tahun terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 11.814 orang pemilih. Penambahan jumlah pemilih sebanyak 11.814 (25,65%) dianggap begitu besar dalam jangka dua tahun, sehingga peneIitian ini dirumuskan "Bagaimana implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih?" dengan rincian : (I) bagaimana proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara, (2) bagaimana tata cara PPS mengumumkan DPS, (3) bagaimana PPS menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS, (4) apakah Pengurus RT berperan membantu PPS dalam memutakhirkan, dan (5) Bagaimana PPS melakukan pemutakhiran DPS Perbaikan? Tujuan dari peneIitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam persoalan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemutakhiran data dan daftar pemiIih oleh implemtator yang merujuk pada Keputusan KPU nomor 5 tabun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam PemiIihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Barat tahun 2007. Karena itu, peneIitian ini membahas tentang proses implementasi kebijakan yang diIakukan oleh PPS dengan cara mendiskripsikan dan menganalisis yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan instrumen penelitian dan prosedur pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, kuesioner, pedoman observasi, dan dokumenter. Pada tahap awal wawancara dilakukan kepada anggota KPU Kabupaten Sintang Ketua Divisi Data dan Informasi yang bertanggungjawab dalam menangani tersedianya daftar pemilih tetap. Analisis data diperoleh menggunakan instrumen kuesioner ditujukan pada tataran teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS, termasuk proses, prosedur, dan tahapan yang harus dilakukan dalam memutakhirkan data dan daftar pemilih. Hasil penelitian ini dapat diperoleh dengan penjelasan sebagai berikut: I) DPS yang diterima oleh PPS dilakukan pencocokan dan penelitian identitas caJon pemilih dengan item Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat tanggallahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan cacat yang disandang. 2) Jangka waktu 3 hari mengumumkan DPS sangat singkat bagi masyarakat untuk mengakses lokasi pengumuman DPS. Upaya yang ditempuh oleh PPS dengan menindak-Ianjuti tanggapan warga masyarakat. 3) Pengelompokan calon pemilih di TPS dengan menuliskan keterangan merupakan cara PPS menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS. 4) Koordinasi antara PPS dan pengurus RT melakukan pemutakhiran merupakan upaya untuk menyediakan DPS yang akurat pada saat ditetapkan menjadi DPT. Hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut (I) Memberikan bimbingan teknis (Bintek) tata cara pencocokan dan penelitian DPS dan membuat surat edaran untuk cara-cara melakukan pencocokan dan penelitian. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang hams serius menangani DP4, terutama seluruh item yang ada dalam komponen DP4 harus terpenuhi. (3) Pengelompokan pemilih berdasarkan alamat domisili dan kedekatan dengan alamat TPS pada kolom keterangan pada DPS, dan (4) Koordinasi antara PPS dengan pengurus RT harus dibantu dengan pembiayaan yang memadai