Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Layanan Publik

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang peranan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi pelayanan public sesuai dengan karakteristik potensi daerah; mengetahui bidang pelayanan public yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung termasuk variasi cakupan pelayanan berdasarkan struktur dan fungsi yang telah ditetapkan; serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik sesuai dengan karakterisitik fungsi daerah Kota Bandar Lampung. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi dokumentasi tentang pelayanan publik yang telah dan sedang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun institusi lainnya. Di dukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa respon yang dipilih, dan semua data yang dikumpulkan itu dianalisa secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah semua kewenangan wajib yang didesentralisasi Pemerintah Pusat telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kecuali bidang pertanahan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai 14 bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan dan 5 bidang yang bersifat pilihan. Hanya 2 bidang saja urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang tidak lakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni pelayanan pertanahan dan urusan wajib lainnya yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara bidang pemerintahan yang bersifat pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 3 bidang saja yakni; energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, dan ketransmigrasian. Hal ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung. Dalam penyelenggaraan layanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha untuk menggunakan instrument penyediaan layanan langsung (direct provision). Hampir setiap organisasi perangkat daerah dilengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkannya menjalankan penyediaan sendiri layanan publik, sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Model peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya dipengaruhi dengan kuat oleh empat dimensi yakni dimensi ekonomi, pemerintahan. politik, dan sosial budaya. Dari dimensi ekonomi dapat diketahui bahwa peran sektor publik lebih mendominasi penyediaan layanan publik dibandingkan dengan sektor pasar. Dari dimensi pemerintahan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki peran kuat dalam penyediaan layanan publik (strong local government). Hal penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah alternatif model peran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang lebih pas dalam menyelenggarakan layanan publiknya yakni pilihan antara community authority atau market enabling authority. Model community-oriented enabling authority bisa dipertimbangkan untuk model Pemerintah Kota Bandar Lampung dimana dalam memenuhi kebutuhan warganya yang beragam menggunakan saluran penyediaan apa saja (apakah itu penyediaan langsung pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, atau sekedar pengaruh belaka) yang dipandang paling tepat. Sementara model market-oriented enabling authority dapat juga jadi pilihan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang wilayahnya bercorak perkotaan. Karena di wilayah ini telah berkembang mekanisme pasar maka lebih dimungkinkan penyediaan layanan publik yang didominasi oleh sektor swasta, sehingga peran Pemerintah Kota Bandar Larnpung dalam penyediaan layanan publik lebih dipermudah dengan menguatnya sektor swasta