Analisis Penyelenggaraan Otonorni Desa di Kabupaten Surnbawa (Studi Kasus di Desa Dete Kecarnatan Lape Kabupaten Sumbawa)

Penyelenggaraan otonomi desa di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia mengalami pasang surut. Desa sebagai ujung tombak kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan belum diberdayakan secara maksimal sehingga desa belum sepenuhnya mandiri dan masih banyak bergantung kepada pemerintah supra desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bersifat studi kasus dengan menggali data primer penelitian melalui wawancara kepada key informan. Sedangkan analisis data menggunakan analisa triangulasi. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai otonomi desa,menyangkut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini mencoba menganalisa pelaksanaan otonomi desa baik otonomi asli maupun urusan pemerintahan desa yang dilimpahkan oleh pemerintah diatasnya. Lokasi penelitian ditentukan di Desa Dete Kecamatan lape salah satu desa yang melaksanakan otonomi desa di kabupaten Sumbawa. Dalam penelitian ditemukan bahwa beberapa bentuk otonomi asli desa masih dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti otonomi di bidang pertanian,ketentraman dan ketertiban, peradilan desa, gotong royong, pasar desa dan di bidang keagamaan. Otonomi asli desa di bidang pengajaran, kesehatan, arisan,lumbung desa dan otonomi hak atas tanah tidak dilaksanakan di Desa Dete. Adapun pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kabupaten masih dilaksanakan dengan baik namun belum dilaksanakan pelimpahan urusan kabupaten walaupun sudah ada peraturan Bupati tentang urusan yang dapat dilimpajhkan ke Desa. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa seperti belum adanya penegasan otonomi dan urusan yang menjadi kewenangan desa, kendala kurangnya anggaran desa dan kurangnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Untuk itu dapat dilaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan otonomi desa seperti penegasan kewenangan desa dan urusan kabupaten yang dapat dilimpahkan ke desa, menambah pos-pos anggaran desa serta mengintensifkan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sumber-sumber produksi dan ekonomi serta perbaikan infrastruktur desa