Penerapan Birokrasi Wirausaha terhadap Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang)

Penelitian ini mengacu pada teori dasar 10 formula menurut Osborne dan Gaebler (1996). Dari kesepuluh formula tersebut, dipilih 4 formula untuk dijadikan konsep melakukan penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yaitu formula 3: Pemerintahan yang kompetitif : menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan; Formula 4 : Pemerintahan yang digerakkan oleh misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan; Formula 5 : Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukkan: dan Formula 9 : Pemerintahan desentralisasi : dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan bahwa untuk melakukan anaIisis hasil penelitian tidak menguji hipotesis tetapi menggambarkan keadaan apa adanya. HasiI penelitinan secara umum menunjukan bahwa penerapan birokrasi wirausaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang melalui 4 konsep yaitu terjadi persaingan kerja yang rendah antar karyawan, hal ini disebabkan karena karyawan tidak memahami misi perusahaan sebagai arah pelaksanaan tugas. DiIain pihak pembiayaan yang harus dibutuhkan oleh perusahaan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan anggaran hanya melibatkan pejabat serta proses pengambiIan keputusan yang bersifat desentralisasi. Sedangkan Kualitas layanan publik meliputi 4 konsep dasar antara lain kesederhanaan pelayanan meliputi pelayanan yang cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-beit belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM Kabupaten Kupang. Hal ini disebabkan karena kepastian layanan yang diberikan tidak relevan dengan waktu, biaya dan tempat. Walaupun ada pelayanan yang efisien yaitu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kupang nomor 20 tahun 1999 tentang prosedur tetap pelayanan. Prosedur tetap belum diIaksanakan oleh menejemen PDAM Kabupaten secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan terjadinya bentuk pelayanan yang tidak ekonomis yaitu pelayanan yang bersifat murah, terjangkau, tepat sasaran dan tidak berbeIit- belit