Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (lmplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penelitian ini merupakan Penelitian yang berdasarkan latar belakang permasalahan terhadap ( 1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran umum tentang kebijakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penelitian dilaksanakan pada Sekretariat DPR Aceh, data yang dikumpulkandengan menggunakan teknik Wawancara mendalam (Indepth Interview), dokumentasi, dan observasi langsung (parlisipasi pasif). Dengan pendekatan deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah badan legislatif yang merupakan suatu badan yang berkewenangan membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-Undang Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo Undang-undang 32 Tahun 2005 Pasal 156 ayat ( 1) menegaskan bahwa "Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ., dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya,disposisi, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun masih ditemui adanya hambatan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Aceh dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang daerah di Pemerintah Aceh, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan infom1asi mengenai barang milik daerah,dalam pelaksanaan inventarisasi serta minimnya koordinasi di intemal antara penyusunan laporan keuangan dengan pengums barang selaku penanggungjawab pengguna barang milik daerah