Studi Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Lamandau

Di Kabupaten Lamandau, pengadaan barang dan jasa dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur secara langsung oleh badanldinas yang ada di Kabupaten Lamandau. Pengadaan barang dan jasa ini mengacu kepada PP 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait dengan masalah tersebut, pada tahun 2003 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya pada Tahun 2010 dirubah melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah: menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian dilakukan di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan, pelaksanaan penyerapan anggaran mengalami keterlambatan dilihat dari sisi proses pengadaan barang dan jasanya. Hal ini merupakan sebuah polemik tersendiri untuk dinas, karena segala kegiatan yang dilakukan yang pastinya ada batas waktunya dan selesai dalam satu tahun anggaran berjalan. Keterlambatan yang kerap kali terjadi bisa menjadi problem ketika adanya pemeriksaan dan efektifitas pelaksanaan pekerjaanpun tentunya kurang berjalan dengan baik