Peran Komisi Pemantau Legislative (KOPEL) dalam Penyusunan APBD Kota Makassar Tahun 2016

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi penting salah satunya yaitu fungsi legislasi, yakni fungsi membuat peraturan dalam hal ini APBD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnyalah DPRD menyerap aspirasi masyarakat ditingkat bawah agar pembangunan dapat lebih dirasakan. Keterlambatan naskah APBD diserahkan kepada DPRD oleh pemerintah, dimana idealnya pada bulan September molor hingga akhir November, hal ini berimplikasi pada pembahasan yang tidak efektif sehingga terjadila perubahan anggaran setelah disahkan. Maka dari itu penulis mencoba menggali Juh lebih dalam tentang kinerja KOPEL terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh anggota legislative atau DPRD Kota Makassar. Adapun Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang disebut kebenaran inter subyektif, yakni kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerjasama, seperti prilaku pada beberapa individu atau kelompok