Peran Auditor atas Hasil Audit Dana Kampanye Melalui Prosedur Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah terdiri atas: a. Pengujian Asersi atas Umum, b. Periode Pencatatan dan Pelaporan, c. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, atas: Rekening Khusus Dana Kampanye, Batasan Maksimum, Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Ketepatan waktu pelaporan LADK/LPSDK/LPPDK ke KPU Provinsi serta penyetoran sumbangan yang dilarang kas Negara,Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Pembukaan RKDKP nama bank, nama pemilik RKDKP, dan Cakupan LADK. Peran auditor atas hasil audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah adalah sebagai pelaksana dan untuk menyampaikan hasil audit dana kampanye yang dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah