Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitan ini menujukkan bahwa 1) Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. 2) Implementasi UU ITE terhadap mengguna media sosial yang ada di UIN Alauddin Makassar dirasakan manfaatnya, baik itu terhadap pengguna media sosial yang pernah mengalami pelanggaran terhadap UU ITE ini maupun terhadap pengguna media sosial pada umumnya. Hak warga negara dalam menuntut keadilan dan untuk mencapai kepastian hukum dapat tersalurkan dengan adanya UU ITE. Umumnya pengguna media sosial lebih berhati-hati dalam menyalurkan informasi dan bertransaksi elektronik semenjak terjadinya banyak kasus penyalahgunaan ITE. Selanjutnya berbicara tentang fatwa. meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti UU ITE, namun pada umunya pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-quran dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017