KedudukanAnak Dari Pernikahan di Bawah Tangan (Analisis HukumIslamdanHukumPositif).

Hasil penelitian ini terhadap kedudukan dan hak anak dari pernikahandibawah tangan.Menurut hukumIslam,kedudukan anak hasil pernikahn di bawahtangan sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI)memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, karenapasal100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1)Undang-Undang perkawinan tahun 1974, dimana seorang anak di luar kawinhanya memiliki hubungannasab dengan keluarga ibunya. Pasal 103 KHI asal usulhanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, setelahputusan Mahkama Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang di keluarkan padatanggal 7 Februari 2012kedudukananak dari pernikahandi bawah tangan, apabiladiakuinya sebagai anak yang sah dari bapak biologisnya berarti akan mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahbiologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tegnologidan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasukhubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Mahkamah Konstitusi tidakmenyebutkan akta kelahiran anak luar kawin ataupun akibat putusan tersebutterhadap akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan yangberkonsekuensi terhadap status hukum anak dan pembuktian asal usul anak dimana akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya kerena pada saatpembuatan akta kelahiran anak tersebut masih berstatus anak luar kawin, yanghanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya