Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum nasional diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undangundanggrasi diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Dan kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan kewenangan presiden menurut hukum Islam adalah kewenangan dalam hal pemberian maaf atau syafa’at dilakukan oleh ahlul bait dalam hal ini adalah mendapat pemaafan dari ahli waris ang terbunuh, dan yang kedua pemberian syafa’at atau pemaaf oleh Imam atau Penguasa. 2) Terhadap urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi menurut hukum positif adalah untuk memperkuat checks and balances antar lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, dan urgensi pertimbangan pemaafan oleh imam atau penguasa menurut hukum Islam dengan melihat keadaan darurat atau alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran. Implikasi dari penelitian ini adalah 1) seorang pemimpin agar dapat senantiasa menunaikan amanat kepada yang berhak, dan menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil. 2) bila memberikan pertimbangan agar tidak menciderai unsur-unsur keadilan