Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Melalui Sistem Lelang Jabatan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba (Perspektif Siyâsah Syar’iyyah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implikasi hukum terhadap mekanisme pengisian jabatan struktural di kabupaten Bulukumba dilaksanakan dengan sistem merit berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan MENPAN-RB Nomor 13 tahun 2014. Pelaksanaannya dimulai dengan pembentukan panitia seleksi, pengumuman dan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi tertulis dan wawancara, kemudian pemeriksaan kesehatan. setiap tahapan mekanisme seleksi ini diumumkan kepada publik dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sehingga pelaksanaannya sah secara hukum. 2) Pandangan pegawai pemda kabupaten Bulukumba secara umum merasa setuju dengan lelang jabatan karena pelaksanaannya berdasarkan pada sistem merit yang dianggap mampu menghasilkan pejabat yang berkualitas sesuai kualifikasi jabatannya sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap birokrasi pemerintahan. 3) Lelang jabatan dalam perspektif siyâsah syar’iyyah merupakan sesuatu yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ malah banyak mendatangkan kemaslahatan umum. Sistem ini melalui persaingan yang sehat secara terbuka untuk menduduki jabatan dan mampu menekan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme karena menghadirkan pejabat yang berkualita