Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Black Campaign pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/PN.Tka)

Hasil Penelitian: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana black campaign yang berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka telah sesuai karena telah berdasarkan Pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan Pertimbangan Sosiologis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. 2) Putusan hakim dalam perkara Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka yang dianalisis oleh penulis, tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHAP, hal ini dikarenakan putusan yang di jatuhkaan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dianggap terlalu ringan karena dakwaan JPU yaitu menggunakan dakwaan kumulatif, yang jika dakwaan tersebut terbukti maka penjatuhan hukuman yang diberikan yaitu hukuman Maksimal ditambah dengan sepertiga, sedangkan dalam Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b dan c UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 yaitu pidana penjara maksimumnya yaitu 18 (delapan belas) bulan