Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Legislatif) terhadap Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Perizinan di Kabupaten Polewali Mandar

Hasil penelitian menempatkan bahwa DPRD dalam otonomi daerah berubah menjadi mitra sejajar pemerintah dan sekaligus pihak yang mengawasi pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Polman dalam penerapan sistem perizinan adalah dengan melakukan pembuatan produk peraturan daerah dan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem perizinan. Hal ini dilakukan dengan semangat kemandirian lokal dalam pembangunan dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Komisi yang bertanggung jawab terhadap perizinan adalah Komisi CDPRD Kabupaten Polman. Disarankan kepada DPRD Kabupaten Polman untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah yang sudah ada dan kegiatan-kegiatan masyarakat Kabupaten Polman yang belum diatur dalam peraturan daerah dan agar DPRD Kabupaten Polman segera menerbitkan peraturan daerah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum di atur danyang berkaitan dengan retribusi perizinan di Kabupaten Polman serta secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dan peraturan daerah yang sudah ada