Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawari Dan Kuhperdata)

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status anak dalam kandungan sebagai ahli waris di dalam perspektip hukum Islam dan KUHPerdata? Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak yang masih berada dalam kandungan sebagai ahli waris menurut Fiqh mawaris dan KUH Perdata? 2) Apa perbedaan pembagian kewarisan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam perspektif fikih mawaris dan KUHPerdata? Jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif, karena penelitian ini bersifat teori dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Dalam pendekatan ini, norma-norma hukum positip dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislatis atau yudisial sedangkan doktrinya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstrak, dari norma-norma positip. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata, buku, majalah, jurnal, skripsi, internet yang membahas tentang kewarisan. Lalu tekhnik pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui empat tahap yaitu: Editing, Klasifikasi, Klarifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian:Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan Hukum Kewarisan Islam memiliki persamaan. Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang kedudukan anak dalam kandungan berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada ketidakpastian pada dirinya. Ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan, terdapat adanya perbedaan dalam proses pembagian harta warisannya. Menurut KUHPerdata dalam pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada ketidakpastian pada dirinya karena apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir bagiannya sama rata dan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang telah ada. Sedangkan Menurut Hukum Islam walaupun kedudukan anak dalam kandungan diakui sebagai ahli waris namun ketidakpastian dari jenis kelamin si bayi antara laki-laki atau perempuan dan apakah ia terlahir hidup atau mati, maka pembagian kewarisan anak dalam kandungan dengan cara menangguhkan bagian terbesar dari perkiraan bagian warisannya yaitu dengan memperhitungkan anak dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki bagiannya lebih besar dari pada perempuan. Namun apabila dia terlahir perempuan maka sisa harta yang ditangguhkan untuknya dibagikan kembali kepada ahli waris yang telah ada. Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Semoga kedepanya pemerintah dapat memperhatikan untuk membuat peraturan mengenai hal kewarisan anak dalam kandungan 2) Agar supaya pembagian kewarisan anak yang masih dalam kandungan tidak menjadi sebuah masalah karena haknya sebagai ahli waris sudah ditetapkan baik dalam hukum kewarisan Islam dan KUHPerdat