Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku dan Korban (Studi Kasus di PN Sungguminasa)

Penelitian ini berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Pokok masalah tersebut dibagi ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia?, 2) Bagaimana Implementasi UU No. 35 Th. 2014 dalam tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana kekerasan seksual yangmelibatkan anak?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yaitu: Perundang-undangan, sosiologis, dan teologisnormatif. Sumber data penelitian ini adalah Hakim anak Pengadilan Negeri Sungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengupumpulkan data, diolah secara kualitatif dan dideskripsi baik dengan cara menjelaskan, menguraikan, ataupun memberikan gambaran permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia dibahas pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memberikan penjelasan mengenai perlindungan anak secara jelas, baik hak, kewajiban dan segala hal yang berhubungan dengan anak. Implementasi dari UU No. 35 tahun 2014 dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di PN SUngguminasa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaku ataupun korban anak telah diberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan antara ketetapan dalam undang-undang dan implementasinya, maka hal tersebut dilakukan oleh pihak pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual yang melibatkan anak dikategorikan jarimah yang dihukum dengan ta’zir. Hukuman ta’zir ini diberikan berupa penjilidan yang jumlah jilidnya ditentukan oleh pemerintah dan tidak lebih dari sepuluh kali dera. Selain itu takzir juga memberikan hukuman ta’zir yang hukumannya lebih ringan dari hukuman hadd. Implikasi dari penelitian ini antara lain: perlu adanya pemberian sosialisasi tersistematis dan berkesinambungan yang melibatkan setiap elemen masyarakat mengenai kekerasan seksual, serta pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai masalah kekerasan seksual agar masyarakat memahami secara benar mengenai hal ini karena keduanya bertujuan untuk memperbaiki masa depan ana