Fungsi Sosial Hak atas Tanah Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agama Agraria di Kabupaten Bulukumba

Tanah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam diri manusia,persoalannya juga semakin banyak masalah yang terjadi di masyarakat.Salah satu masalah yang sering ditemukan di tengah lalu lintas perhubungan manusia adalah aspek hukumnya,lebih khusus dari aspek itu adalah aspek hak atas tanah yang saat ini yang masih dinantikan pengaturannya antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,dan hak-hak lain yang bersifat sementara. Dari semua hak atas tanah tersebut ketika dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 6 menyatakan bahwa semua hak atas mempunyai fungsi sosial.Dari ini pasal tadi menandakan bahwa semua ha katas tanah berfungsi sosial meski hak milik sekalipun yang menjadi hak paling tinggi jika dihadapkan dengan pasal 6 UUFA maka hak milik tersbut dapat dicabut dengan alasan untuk pembangunan umum demi kemajauan masyarakat bangsa dan Negara.Hal ini dikuatkan dengan bunyi pasal 33 ayat(3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Bumi,air dan yang terkandung di dalamnya sepenuhnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun demikian tidak dapat indahkan atau melupakan hak-hak pihak atau seseorang yang punya ha katas tanah tersebut dengan cara memberikan ganti kerugian disaat haknya dicabut atau dilepas dengan ketentuan yang ada.Maka pihak pemerintah mengganti rugi jika hak tersebut dicabut berdasrkan dengan bentuk kesepakatan para pihak yang berdasarkan dengan Undang-Undang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan