Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yatu dilaksanakan pada saat sidang pertama dan menunjuk mediator terlebih dahulu untuk proses mendamaikannya, bilamana keduannya sepakat untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil, dan apabila telah masuk dalam proses mediasi namun ada salah satu pihak yang tidak menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali dipanggil secara patut dan tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi dikatakan gagal dan mediator yang di tunjuk memberikan keterangan secara tertulis berkaitan dengan proses mediasi yang gagal karena tidak adanya kesepakatan diantara para pihak. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watampone maka hasil mediasi yang dikuatkan dalam akta perdamaian mempunyai tiga macam kekuatan hukum yaitu disamakan kekuatannya dengan kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan putusan akta perdamaian tidak dapat banding dan kasasi. Dan sanksi bagi para pihak yang melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka dapat langsung dimintakan eksekusi kepada Pengadilan dan tidak memerlukan biaya lagi. Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B, Tingkat keberhasilan mediasi masih kurang efektif disebabkan karena para pihak belum sepenuhnya sadar dan tidak semua yang berperkara itu mempunyai iktikad baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Selain daripada itu masih terdapat banyak faktor seperti tidak adanya insentif dari Mahkamah Agung yang 13 diberikan kepada hakim yang berhasil memediasi para pihak sehingga ini juga menentukan efektifitas mediasi kedepan