Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 68/PID.B/2015/PN.MKS)

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi. Kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhakn putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara primer dan sekunder dimana penelitian yang dilakukan adalah secara studi kasus,wawancara yang pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang mengalami kasus tertentu dan menggunkan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak pada Pengadilan Negeri Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks) harus ditanggung oleh terdakwa menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Perbuatan yang dilakukannya secara terangterangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdaskwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Peneliti berharap agar pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP sampai tingkat Universitas mengadakan pelajaran/mata kuliah tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan aborsi. Agar Asas lex specialist derogate lex generalis, juga dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara yang ia tangani