Tinjaun Yuridis Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah ( Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pembatalan sertifikat hak atas tanah studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana posisi kasus pembatalan sertifikat hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar?, 2) Bagaimana pertimbagan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan undang-undang yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim dan Panitera Penganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Selanjutnya teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu : reduksi data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kasus pembatalan sertifikat hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 29/G/2015/PTUN.Mks yaitu penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di jalan Tala Salapang, Kelurahan Karunrung, Kecematan Rappocini kota Makassar, seluas ±451 m2 seperti dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20001/Kelurahan Karunrung yang menjadi tanah sengketa. Tanah tersebut merupakan ahli waris dari orang tua Penggugat atas nama Nyonya Hajjah Nursiah Maruani. Adapun Tergugat selaku Kepala Kantor Pertananahn Kota Makassar menerbitkan sertifikat hak milik Nomor : 26110/Kelurahan Gunun Sari, Kecematan Rappocini atas nama Nyonya Royaniah, S.E tanpa sepengetahuan Penggugat. Adapun pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUN.Mks yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak di terima, mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik Nomor : 26110/ Kelurahan Gunung Rasi Kecematan Rappocini. Selanjutnya pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha dalam putusan banding yaitu menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selajutnya pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menolak permohonan kasasi Kepala Kantor Pertanahan kota Makassar dan pemohon Kasasi II yaitu Nyonya Royaniah, S.H