Penanggulangan Peredaraan Narkoba dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Pinrang)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja Kepolisian Republik Indonesia di Polres Pinrang. Pokok masalah tersebut kemudian di-breakdown ke dalam beberapa sub permasalahan, yaitu: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang ?, dan 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredara narkoba pada lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang ? Jenis peneilitian tergolong kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni Yuridis dan Sosiologis.Adapun sumber data penelitian ini adalah Kasat Reskrim Narkoba Polres Pinrang dan Anggota Polres Pinrang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup Kerja Kepolisian Resort Pinrang yakni berasal dari faktor eksternal, diantaranya faktor ekonomi, adanya kemudahan dan wewenang yang dimiliki kedua faktor itu juga didorong oleh faktor internal yaitu faktor rasa egois. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba yakni dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan pendekatan serta penyuluhan secara edukatif. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mencegah keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba, diantaranya dengan mengadakan evaluasi dan tes urine pada waktu tertentu. Serta dalam proses pelaksanaan hukum yang dijalani oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tanpa ada diskriminasi dan toleransi profesi