Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi kegiatan usaha pengelolaan sampah terkait Perizinan Kegiatan Usaha Pengelolaan sampah yaitu faktor substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dikota Makassar, faktor aparatur penegak hukum terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan faktor masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah maupun masyarakat yang tidak melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tercapainya pelaksanaan Perda Kota Makassar No. 4 Tahu 2011 ada beberapa aspek yaitu aspek substansi hukum, aspek kelembagaan dan aparat penegak hukum, dan aspek budaya hukum masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu lebih melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah dan lebih rutin melakukan pembinaan dan edukasi terhadap masyarakat demi membangun kesadaran masyarakat mematuhi peraturan sebagaimana mestinya