Tindakan Marital Rape dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

Adapun hasil penelitian, menurut hukum Islam Pemahaman terhadap nash al-Quran dan hadis yang selama ini dianggap sebagai dasar suami boleh memaksa istri berhubungan seksual dalam perilaku marital rape, pemahaman itu tidak relevan dengan tujuan syariah. Hasil penetapan hukum Islam dengan metode maqasid syari’ah (sadd az-zari’ah) tidak menghalalkan marital rape, karena maqasid syari’ah menjaga jiwa seorang dari kemudaratan., sedangkan menrut hukum nasional UU No. 23 tahun 2004 pasal 3, 5, dan 8 memasukkan marital rape dalam kategori kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual. Maka pemaksaan hubungan seksual tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan, dan yang jelas mengakibatkan korban. Karena anggapan tersebut pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dilarang. Ketentuan pidana bagi pelaku marital rape terdapat pada pasal 46 dan 47, yaitu pidana penjara dan denda. Segala bentuk kekrasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bntuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pemahaman yang salah terhadap nash al-Quran dan Hadis memberikan anggapan bahwa islam melegitimasi semua yang dilakukan suami terhadap istri. Dalam menghadapi masalah ini interpretasi yang lebih relevan dan kontektual lebih lanjut sangat dibutuhkan dengan mengacu pada maqasid as-syari’ah dan Islam adalah rahmah li al- alamin