Manajemen Pelayanan Publik berbasis Kemanusiaan

Di era reformasi dewasa ini, upaya pemerintah dalam menciptakan negara demokratis yang berorientasi pada pemerintahan yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menghadapi kendala yang cukup berat dengan berbagai aspek tantangan yang dihadapi, utamamya berkaitan kebijakan publik yang berimplikasi pada pelayanan public, biasanya disikapi secara berlebihan yang berujung pada munculnya masalah korupsi, gratifikasi, pungli dan semacamnya yang melanda penyelenggara pemerintahan sebagai pelayanan publik. Upaya mengantar negara menjadi negara yang good governance dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan partisipatif masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan menjadi terhambat dan mengalami persoalan yang krusial dalam mengantar peningkatan kesejahteraan masyarakat