Delik Penghinaan Di Media Sosial Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 324/Pid.B/2014/PN. Sgm adalah tidak tepat karena Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan kejelasan Legal Standing pengadu, keliru menerapkan unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan alasan Korban Tidak memberikan keterangan dipersidangan, Tidak jelas content yangdianggap penghinaandan/atau pencemaran nama baik,yang diserang adalah jabatan publik bukan pribadi, peristiwa dilakukan dalam ranah privat. Dalam Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN. Mks pertimbangan hakim mengenai unsur-unsur pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah tepat. Impilkasi hukum adanyaUU No 19 Tahun 2016 adalah Sanksi Pidana yang diterapkan, status peristiwa pidana menjadi delik aduan, kejelasan norma unsur-unsur tindak pidana, dan status terdakwa yang tidak dimungkinkan lagi terjadi penahanan, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak menjadi lex specialis karena tetap mengacu kepada KUHP. Demi terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum yang berkaitan denganpenghinaan maka, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum,khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaandi media sosial, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal termasuk dalam membedakan jenis-jenis tindak pidana. Selain itu pengaturan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media sosial tetap yang digunakan adalah KUHP