Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor. 65/Pid. B/2015/PN.MLL)

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana illegal logging yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang dimaksud Hakim dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jendral, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab./Kota dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan Hakim Pada putusan nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL. Pertimbangan Hakim sudah tepat, Baik itu dari segi motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana pidana terhadap Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana