Menakar Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Pergumulan Politik Hukum di Indonesia (Telaah Prospektif Implementasi Hukum Islam)

Setelah mengadakan kajian terhadap persoalan tersebut, penulis menemukan bahwa kompetensi absolut peradilan agama di Indonesia tertuang dalam pasal 49 UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU RI No. 50 Tahun 2009. Ruang lingkup kewenangannya mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pro kontra terhadap keberadaan peradilan agama di Indonesia, lebih disebabkan oleh adanya kekhawatiran pihak nasionalis sekuler dan non muslim akan kembalinya piagam Jakarta. Piagam Jakarta, menurut anggapan mereka, ada usaha untuk mengubah ideologi negara Pancasila menjadi ideologi negara Islam. Di sisi lain, kalangan Islam sebagian besar sulit menerima pemisahan agama dari urusan negara karena menyangkut doktrin agama yang menyatakan bahwa Islam d³n dan daulah. Prospek kompetensi absolut peradilan agama dalam implementasi hukum Islam di masa-masa mendatang merupakan suatu kemestian. Terlebih setelah kata perdata tertentu sebagaimana dalam UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dihapus dalam UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, hukum Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama selama ini, telah menjadi living law, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka, apapun yang terjadi menyangkut hukum Islam yang dipraktikkan oleh umat Islam, ketika timbul sebuah persoalan atau permasalahan hukum, maka seharusnya peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, harus mampu menyelesaikannya. Dengan demikian seharusnya pula, kewenangan peradilan agama juga menyangkut seluruh aspek kehidupan umat Islam