Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa)

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa batas tanah melalui jalur mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional diantaranya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu konflik, hasil akhir pun didapatkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun jika dilihat dari sisi lembaga yang berwenang untuk menerapkan penyelesaian melalui mediasi di kantor Pertanahan, tidak terlepas dengan fungsi BPN. (2)Kekuatan hukum dari keputusan lembaga penyelesaian sengketa batas tanah jika ditemukan hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan maka akan dibuat Berita Acara Perdamaian (BAP), hal ini berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016, perdamaian tersebut, hanya mengikat para pihak saja. (3) Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dalam pandangan hukum Islam di jaman Rasulullah saw, dikenal dengan istilah sulh, perdamaian yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, menghentikan perselisihan dan mengukuhkan hubungan silaturahmi