Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif)

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum nasional telah dimuat dalam pasal-pasal berdasarkan undang-undang dasar, sahnya keterangan saksi yang di sampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga hakim bebas untuk menilai keterangan yang disampaikan para saksi untuk mengungkap pokok-pokok permasalahan yang sebenar-benarnya dengan partimbangan yang cukup. Sedangkan dalam hukum Islam saksi dikenal dengan sebutan (syahadah) yakni orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami dan disaksikan tentang suatu peristiwa. Hukum mendatangkan saksi dengan memenuhi segala syarat merupakan keharusan. memberi kesaksian hukumnya Fardhu ain‟ seorang saksi harus memberikan kesaksiannya sebenar-benarnya dan tidak boleh menyembunyikannya dari apa yang dia ketahui. 2) Komparasi yang telah dilakukan terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti menurut hukum nasional dan hukum Islam, jika dilihat dari persamaannya sama-sama bertujuan agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan pembuktian saksi berada diurutan kedua. Manakala dilihat dari sisi perbedaannya hukum nasional bersumber dari aturan perundang-undangan dan sebagai alat bukti. Sedangkan dalam hukum Islam bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah sehingga saksi dikatakan sebagai rukun yakni menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum