Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan mengacu pada pasal 28, 28A-28J UUD 1945,Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat menjunjung tinggi HAM sehingga dalam proses pembinaannya tersebut masih sangat terjaga agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para warga binaan. 2) Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan dapat ditemukan dalam beberapa hal di antaranya sumber daya manusia (petugas Lapas) masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, Minimnya dana/anggaran untuk pembinaan warga binaan, serta sarana prasarana yang kurang memadai