Tinjauan Hukum Kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Propinsi Sulawesi Selatan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan tidak efektif dalam melakukan pengawasan pelayanan publik hanyalah pada batas rekomendasi belaka, sesuai bunyi pasal 35 huruf b,meskipun secara hierarkis eksistensi ombudsman telah dijamin oleh Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008,namun jika ditelaah secara kritis sebenarnya Undang- Undang tersebut saling serang antara pasal satu dengan pasal yang lain,sehingga Undang - Undang terkesan tidak akomodatif dan responsif, sebagai contohnya yakni pasal 2 dan pasal 38 ayat 4. Dan alur penegakan hukumnya alur dengan capaian yang mengambang( abstrak) dan sulit untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum serta mengelabui prinsip good governance