Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Sengketa Kepegawaian Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks (Suatu Tinjauan atas Siyasah Syar’iah)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap Surat Keputusan Nomor 821.23.160-2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sikap Walikota dalam menegluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.160-2015 bertentangan dengan pandangan siyāsah syar’iyah karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Walikota Makassar dalam mengeluarkan suatu Keputusan yang ditujukan langsung kepada bawahannya agar dapat memperhatikan dengan cermat isi dari keputusan tersebut sehingga tidak terdapat cacat-cacat material didalamnaya 2). Diharapkan para Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan harus lebih transparan dan terbuka serta mencantumkan alasan dan sebab agar tidak terjadi kesalahan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan