Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Aturan pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana, dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni:(1) Pembinaan Kepribadian. (2) Pembinaan kemandirian juga di tetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian remisipada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa di lakukan sesuai dengan pasal 34 dan 34 A ayat 1 PP Nomor 99 tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga,Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. SertaPeraturan Mentri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan TataCara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 2) Efektivitas pemberian remisi dalam menekan angka ketergantungan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa belum berjalan lancar karena masih banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya selain yang tertuang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara PelaksanaanHak Warga Binaan Pemasyarakatan,kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa dengan pihak BNN Makassar belum pernahdiadakan. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus dan perlu meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana khususnya pada pelaku tindak pidana narkotika dalam membongkar kasus pengedaran narkotika dan menekan angka ketergantungan narkotika