Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makasar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Kemasyarakatan Klas I Makassar di lakukan sesuai dengan pasal 34 dan 34 A ayat 1 PP Nomor 99 tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Efektifitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala-kendala khususnya pada syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana khusus sebagimana yang tertuang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengungjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang pengetatan pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus