Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1) Regulasi yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana termuat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Peran Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki peran aktif dalam melakukan penuntutan dan Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Perspektif hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu kejaksaan menjalankan perannya harus adil dan menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak diharuskan sepenuhnya dilakukan sanksi hukuman had yakni potong tangan bagi yang mencuri, jika ada beberapa dalih yang dapat meringankan hukumannya. Implikasi penelitian ini yaitu Kejaksaan Negeri Bantaeng hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya tindak pidana pencurian yang pelakunya anak sebab kegiatan ini merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan