Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyyah (Studi Pemikiran Hizbut Tahrir)

Skripsi ini membahas tentang Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyyah, studi pemikiran Hizbut Tahrir. Pokok permasalahan adalah bagaimana fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam Daulah Khilafah Islamiyyah menurut pandangan Hizbut Tahrir. Masalah ini dilihat dengan pendekatan politik dan dibahas dengan metode kualitatif dan dengan content analysis (analisis isi). Bagi Hizbut Tahrir, sudah merupakan dogma bahwa Khilafah Islamyyah itu perlu karena merupakan perwujudan dari perintah Allah swt. terhadap makhluk-Nya. Berdasarkan prinsip keadilan Allah, para politisi dari kalangan Hizbut Tahrir mengembangkan argumentasi politik untuk mendukung dogma tersebut. Mereka menyatakan bahwa salah satu segi dari keadilan Allah adalah bahwa Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak adil, dan tidak akan menghukum hamba-Nya tanpa alasan. Sebagai kelanjutannya, prinsip mewajibkan bahwa Allah perlu memberi kewajiban keagamaan untuk dilaksanakan oleh manusia dan menghukum mereka yang meninggalkannya. Khilafah Islamiyyah adalah sebuah sistem pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. dan runtuh pada kekhalifahan turki Usmani. Hizbut Tahrir ingin mengembalikan sistem khilafah tersebut serta kaidahkaidah pemisahan kekukasaan dan fungsinya. Pemisahan kekuasaan dan fungsinya dalam Daulah Khilafah Islamiyyah, menurut Hibut Tahrir ada dengan membandingkan apa yang ada dalam trias politica. Mereka menganggap bahwa dalam Daulah Khilafah Islamiyyah ada dengan nama yang berbeda, dan memiliki fungsi yang sama, karena masing-masing tidak memiliki keputusan mutlak, baik itu lembaga legislatif (Majelis Syuro) maupun eksekutif (Khalifah) kecuali lembaga yudikatif (Qadhi). Lembaga ini berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari luar baik itu dari khalifah maupun dari rakyat