Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)

Pokok masalah penelitian yang dicapai adalah bagaiamana kedudukan saksi perempuan dalam pembuktian sistem peradilan di Indonesia dan bagaiamana kesaksian perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan syar‟i. Penelitian ini tergolong, sumber data diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier yang diolah dengan identifikasi, reduksi, dan editing dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Hukum nasional tidak mengenal adanya pembedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, bahkan mempersamakan kedudukan saksi laki-laki dan perempuan. Lakilaki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi saksi selama memenuhi syarat menjadi seorang saksi. 2) Saksi minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki, namun apabila diantara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam sistem peradilan di Indonesia seharusnya memperhatikan dalam proses kesaksian di muka pengadilan sebab psikologis sangat mempengaruhi keterangan kesaksian. 2) Kesaksian perempuan sebaiknya kedudukannya berbeda dengan kesaksian laki-laki yakni 1 orang laki laki berbanding 2 orang perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pada dasarnya sifat atau karakakter perempuan yang walaupun perempuan pada zaman sekarang sudah dapat menyamai hakikat laki laki mulai dari mencari nafkah bahkan dalam bidang politik tapi perempuan mempuyai kecenderungan mudah tertekan, merasa belas kasihan, bahkan menutup mata ketika melihat kejadian maka diperlukan 1 orang perempuan lagi untuk kesaksiannya berdasarkan yang dilihat dan didengarnya