Peranan Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pengguna Ijazah Palsu (Studi Kasus Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar)

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1). Bagaimana aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil pengguna ijazah palsu, (2). Bagaimana peranan badan kepegawaian Negara terhadap pegawai negeri sipil pengguna ijazah palsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio yuridis (sosio legal research) atau hukum sosiologis. Dalam pengumpulan data digunakan dua macam teknik penelitian yaitu :wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Teknik Analisa Data yang di gunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, selanjutnya analisis dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali tentang ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan tindakan administratif dan hukuman disiplin tehadap calon atau Pegawai Negeri Sipil. (2) Badan Kepegawaian Negara berperan aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pelaksanaan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam melakuan pengawasan sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, kementrian pendidikan dan kebudayaan, kementrian agama, kementrian kesehatan, kepolisian RI, instansi pemerintah daerah, dan intansi pemerintah lainnya