Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dari gangguan identitas disosiatif, untuk mengetahui perspektif Islam dan nasional mengenai gangguan identitas disosiatif, serta untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam dan hukum nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (syar’i) dan yuridis. Penelitian ini jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Sehingga untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan secara luas yang kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil dari perolehan data guna dianalisis menggunakan teori yang ada untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pada hakikatnya gangguan identitas disosiatif merupakan suatu gangguan psikologis atau ganggguan kejiwaan. Sehingga untuk tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif menurut hukum Islam tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan saksinya, hal itu merupakan hak otonomi sepenuhnya bagi keluarga korban untuk menentukan salah satu dari beberapa alternatif pilihan sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sementara menurut hukum pidana nasional Indonesia pelaku dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, pelaku dikenai pasal sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, dalam hal ini pelaku melakukan jenis pembunuhan sengaja dengan dasar hukum Pasal 338 KUHP dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya perhatian lebih terhadap penderita gangguan identias disosiatif, mengingat penyebab dari gangguan ini ialah kurangnya perhatian terhadap penderita, 2) hukum pidana nasional perlu membuat aturan yang lebih spesifik mengenai gangguan kejiwaan apa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, 3) hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk memutuskan perkara yang sama dengan pokok penelitian ini