Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketidak telitian Dirjen HKI dalam proses pemeriksaan merek sehingga mengakibatkan kerancuan serta kerugian terhadap pemilik merek dan pendaftar merek selanjutnya. Selain itu penarapan sanksi lebih banyak berupa sanksi pidana dan perdata. Padahal sanksi yang paling berat sesungguhnya adalah sanksi administrasi berupa penghentian pemakaian merek. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) hendaklah Dirjen HKI selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pendafataran merek, lebih teliti dalam proses pendaftaran merek. 2) Sebelum melakukan tahapan-tahapan pendafataran, baik pihak pendaftar maupun Dirjen HKI melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap merek yang akan didaftar. Hal tersebut untuk menghindari terbitnya sertifikat merek dengan merek yang sama baik keseluruhan maupun pada pokonya. 3) Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi. Dengan pemberlakuan sanksi administrasi maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut