Problematika Pernikahan Anak (Studi Kasus Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Pencatatan Pernikahan (KUA) di Kec. Balusu Kab. Barru)

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan (KUA) dalam kasus penambahan umur dalam Pernikahan anak. Kemudian dijabarkan kedalam submasalah yaitu bagaimana proses Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan dan bagaimana penanganan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan dalam kasus Pernikahan Anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Reserch Kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui penambahan umur atau pengubahan identitas untuk mempermudah dilangsungkannya Pernikahan. Yang mana anak belum mencukupi umur tetap melangsungkan Pernikahan. Dengan dasar pengubahan identitas berupa KK, KTP dan Akta kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa yang melakukan penambahan umur untuk mempermudah dilakukannya suatu Pernikahan tidak melalui pengadilan agama yaitu Kantor Desa/Kantor Kelurahan setempat karena verifikasi awal dari semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pernikahan adalah melalui Kantor Desa/Kelurahan setempat sampai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk dibuatkan KTP, KK dan Akta Kelahiran. Kependudukan hanya menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran. Dan tidak mengubah surat pengantar yang sudah ada dari Kantor Kelurahan dan begitupun dangan Pencatatan Pernikahan yang mana tidak menjumpai lagi namanya Pernikahan Anak karena anak yang masih belum cukup umur datanya sudah diverifikasi awal dari Kantor lurah hingga sampai kePencatatan Pernikahan (KUA) meskipun terdapat banyak keganjalan bahwa anak ini masih belum cukup umur dilihat dari kasat mata. Peneliti berharap agar para aparat Desa/Kelurahan tidak melakukan hal memanipulasi data untuk mempermudah masyarakat dalam melangsungkan Pernikahan. Akan tetapi jika belum mencukupi umur diberikan pengetahuan kepada masyarakat agar ke pengadilan agama untuk diberikan dispensasi nikah oleh pejabat yang berwenang. Dan bagi Pencatatan Kependudukan agar lebih teliti lagi dalam pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran