Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar

Tindak pidana narkotika semakin marak terjadi dan telah menjangkit semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa, kebanyakan dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika sehingga perlu di lakukan rehabilitasi terhadap mereka, pokok masalah penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar, yaitu : 1) Bagaimana upaya Penyidik Kepolisian dalam penetapan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika ? 2) Apa saja hambatan Penyidik Kepolisian dalam menetapkan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan data sekunder dan praktik dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pecandu narkotika yang melporkan diri secara sukarela, akan diarahkan ke IPWL untuk dilakukan asesmen guna menentukan dapat atau tidaknya direhabilitasi. Sementara itu untuk pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti atau batasan pemakaian maksimal yang telah ditentukan juga akan diajukan tes asesmen terpadu untuk dapat direhabilitasi. 2). Hambatan penyidik kepolisian dalam menetapkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yeng telah cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke IPWL atau dilaporkan oleh keluarga apabila pengguna narkotika belum cukup umur, takutnya para orang tua atau keluarga pengguna narkotika akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anak atau anggota keluarganya adalah pengguna narkotika sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri, masih banyaknya masyarakat yang tidak menegtahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini sermua biayanya ditanggung oleh pemerintah/gratis, dan batas waktu penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah pengguna narkotika akan diajukan untuk tes asesmen sehingga kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensik dan kriminalistik yang dapat secara akurat membuktikan ada atau tidaknya kandungan zat-zat berbahaya pada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga setelah 1x24 jam tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti, karena yang diberlakukan adalah asas praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin hak asasi manusia. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa 1). Perlu sosialisasi Peraturan Bersama kepada masyarakat agar pengguna narkotika secara sukarela melaporkan dirinya ke IPWL. 2). Terkait batas waktu penangkapan terhadap tindak pidana narkotika perlu dilakukan perubahan agar dapat didapatkan data yang akurat sebelum menempatkan pengguna narkotika yang tertangkap tangan di Lembaga rehabilitasi